Usulan Taktis untuk Pemeritah

Usulan taktis saya untuk negara:

I

Redenominasi. Memang tidak mengurangi nilai uang dan hanya mengurangi angkanya saja, namun ini akan lebih merapikan gelontoran nol pada pembukuan; dan saya yakin sanering akan menjadi semangat baru, karena uang kita (seakan) lebih bernilai.

Bayangkan, dengan 12 rupiah kita udah dapet seliter BBM, bukan lagi dengan 12.000 rupiah! Meski itu artinya gaji kita juga akan menjadi 3.000 rupiah dari sebelumnya 3 jt rupiah.

Tapi bukan itu, semangat baru (dengan sanering) ini yang kita perlukan. Semangat ini yang priceless.

II

Swastakan SIM (Surat Ijin Mengemudi). Yang mau nyari SIM:

– Harus dapet sertifikat safety-driving dari lembaga yang berijin dan berlisensi dari pemerintah. Biayanya bisa ditetapkan oleh pemerintah atau diatur batasan-batasannya.
– Kemudian baru ikut ujian SIM di lembaga khusus di bawah kepolisian, bukan sekedar unit di kepolisian. Kalo bisa ujian ini gratis.

Peserta mungkin akan sama-sama keluar duit 300-500rb misalnya, tapi kalo dulu duit segitu buat nyogok polisi (langsung poto SIM tanpa ujian), kini duit segitu buat mbayar serifikasi resmi.

Nanti kalo ada driver/rider yang kecelakaan karena kesalahannya (melanggar regulasi jalan raya); si lembaga yang ngeluarkan sertifikasi mengemudinya akan dapat point minus.

Kalo point minusnya terakumulasi sampai beberapa point, maka lembaga tersebut dicabut ijin/lisensinya berikut orang-orangnya ndhak boleh ngasih pelatihan/sertifikasi (di-skors) selama beberapa taon ke depan. Jadi biar mereka beneran mendidik dan memberi sertifikat calon driver/ridernya.

Swastanisasi SIM ini harapannya:

1. Mengurangi jual-beli SIM di unit SIM lembaga kepolisian kita; dan mengurangi keributan operasional pada unit SIM.

Kita tau, ngajukan SIM itu bener-bener kontra-produktif dengan waktu/aktivitas kita: nunggunya lama, antri panjang, kadang musti bolak-balik, dll. Pokoknya kontra-produktif dan ndhak efektif blass.

Kalo proses kawah candradimuka (calon) driver/rider sudah digodok oleh lembaga sertifikasi mengemudi, maka diharapkan proses ujian SIM di lembaga penguji bisa disederhanakan dan waktunya bisa diperingkas.

2. Memastikan bahwa semua pengemudi di jalan raya bener-bener memahami bahwa driving is driving, rule is rule.

3. Dengan swastaisasi SIM, maka akan muncul lembaga-lembaga sertifikasi SIM (yang ijin/lisensinya diberikan dengan sangat ketat), tentunya ini akan membuka lapangan kerja.

Dapat ditambahkan ketentuan: pembuka lembaga sertifikasi SIM dari warga kota setempat harus diberikan prioritas ketimbang pengaju lembaga yang berasal dari kota lain. Agar terjadi pemerataan.

III

Terbitkan beleid/regulasi keringan pajak dll. pada motor ber-cc (di bawah) 50cc atau dengan kecepatan maksimal 60kpj (atau kalo perlu cukup 40kpj) dengan warna plat baru yang pengemudinya mungkin tidak perlu SIM tapi jalurnya juga dibatasi (ndhak boleh ke jalan raya atau semacamnya).

Pertimbangannya: mau ngakui atau ndhak, pemotor di jalanan saat ini lebih banyak tololnya ketimbang benernya. Mereka ngaco cara berkendaranya sementara motor yang mereka bawa kenceng-kenceng. Bahasa sederhananya: mereka cuma bisa mengendarai tapi ndhak sanggup menguasai kendaraan dan menguasai psikologi/mentalitas mengemudi mereka sendiri.

Nah, buat mereka yang emang ndhak mau menguasai kendaraan & mentalitasnya, berikan saja kendaraan yang tidak rumit untuk dikuasai. Yakni motor yang kemampuannya sangat dibatasi.

Ini ditujukan untuk pekerja yang rutin berangkat pagi pulang sore atau untuk orang tua yang cuman nganter-jemput anak sekolah atau ibu-ibu yang pergi ke pasar doang; sama sekali bukan buat pemotor/rider yang emang mau bepergian (touring).

Pemerintah harus memastikan bahwa produsen bener-bener merancang motornya melaju tidak bisa lebih dari 40kpj (atau 60kpj, manalah yang bagus pertimbangannya yang tetep mengedepankan safety untuk pesepeda motor awam) dan warna plat nomornya bedakan dengan motor kenceng.

Harapannya: jadi pemerintah bisa tetep dapet pajak, sementara biaya sosial (BJPS) buat ngurusi rider-rider bahlul yang kecelakaan karena males mengindahkan regulasi safety-riding bisa dikurangi. Sementara untuk rider beneran, berlaku syarat sertifikasi-mengemudi yang lebih ketat dengan swastanisasi SIM tersebut di atas.

IV

Terbitkan beleid/regulasi: 2x24jam jalan berlobang harus ditambal. Terbitkan regulasi: ada kendaraan pemerintah yang tugasnya keliling sambil bawa aspal tambalan.

Jadi aspal berlobang tidak harus nunggu pengajuan, laporan masyarakat, dll.

Ini mirip kereta api yang punya kontrol rutin internal terhadap kondisi rel-rel mereka.

Aspal tambalan emang bikin ndhak nyaman perjalanan. Tapi (masalah kenyamanan ini bisa diabaikan dan) ini ndhak penting ketimbang aspal berlobang yang bisa ngancam nyawa dan keselamatan perjalanan kita. Nyawa lik urusannya, nyawa!

V

Ada regulasi pembuangan sampah: bahwa sampah haru dibuang menurut jenisnya (plastik, logam, dll.); tidak dibuang secara tercampur. Dan setiap rumah tangga wajib punya dua-tiga jenis tempat sampah di depan rumahnya.

Pasti akan rame pada awalnya, karena ini akan menyangkut anggaran (pembelian tempat sampah). Tapi santai aja, konversi elpiji kemarin atau keikutsertaan BJPS yang awalnya ribut juga bisa senyap setelah publik tau manfaatnya (atau tak ada pilihan lain).

Kalo membuang sampah sesuai kategorinya ini sudah jadi habbit, Insha Allah hal ini tidak akan jadi keributan.

VI

1 >> Berikan pajak yang sangat tinggi untuk (pembangunan) landed-house dan beri insentif setinggi-tingginya untuk (pembangunan) vertical-house yang prinsipnya makin rendah harga jualnya maka makin tinggi insentifnya.

2 >> Tetapkan keputusan penggunaan listrik dan air gratis sampai batas tertentu, regresif sesuai dengan wattage/kubikasi pelanggan listrik/air, dan umumkan kepada semua pengguna listrik/air.

Misal untuk pelanggan listrik 900 watt, maka sampai sekian kwh pertama gratis; katakanlah 15 kwh pertama. Nanti untuk pelanggan listrik 1300 watt gratis -katakanlah- untuk 10 kwh pertama. Untuk pelanggan PAM/PDAM, sampai sekian kubik air pertama gratis. Biar pelanggan bisa mengatur penggunaan listrik dan airnya yang berorientasi pada penghematan dan penggunaan seperlunya.

3 >> Termasuk internet, apapun saluran koneksi internet masyarakat, harusnya pada speed sekian atau hingga volume sekian, pemerintah harus/mewajibkan internet service provider (ISP)/penyedia layanan internet menggratiskan biayanya.

Misal jika berbasis kecepatan/speed: internet 128/256/512 kbps harus gratis, pelanggan hanya membayar biaya instalasi atau abonemen bulanan saja (yang tarifnya juga ditetapkan rendah oleh pemerintah). Baru koneksi 1 mbps ke atas yang mbayar sesuai harga komersial masing-masing ISP.

Atau jikalau berbasis volume/kuota data: hingga sekian MB/GB pertama harus gratis, selanjutnya baru membayar.

Situs-situs berdomain .go.id (kalo bisa sekalian .sch.id atau .ac.id pun .mil.id) harusnya juga gratis/dibebaskan dari pembebanan biaya koneksi apapun! Ini untuk edukasi dan public-service soale.

VII

Penggal leher mafia yang bikin harga komoditi agrikultur di sini merosot. Kelakuan mereka jelas koq: pupuk dibikin susah, kemudian volume panen hasil pertanian anjlok, dan mereka punya alasan impor komoditi pertanian.

Jadinya kalo petani pas panen raya, harga tetep anjlok karena daya serap pasar rendah, soale udah penuh komoditas impor.

Ini bukan lagi hukum alam, saya yakin ini murni rekayasa segolongan manusia. Dan pemerintah tau mereka-mereka itu siapa tapi ndhak berani ngambil tindakan.

Kita hidup dhak butuh-butuh banget mobil, gadget, dll. Kita hidup paling mendasar butuh: makan!

Kalo urusan komoditas pertanian sudah dikendalikan (oleh segelitir pihak), maka ini sama artinya nyawa kita ada di tangan manusia, bukan di tangan Tuhan lagi.

***

LAINNYA itu, saya sedang berpikir:

>> Bahwa trasportasi publik kita wajib di-undang-undangkan. Jadi kendaraan umum punya jadwal tetap yang frekuensinya disesuaikan dengan kepadatan penduduk, jadi bukan sekedar diserahkan pada hukum pasar.

>> Bulog dikasih diskersi buat bikin minimarket yang isinya menampung produk/komoditi pertanian, khususnya yang melimpah saat panen, dengan harga kulakan yang ditetapkan pemerintah sehingga tidak merugikan petani yang panen raya.

INI semua sekedar IMHO saya, mohon koreksi sebesar-besarnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s